Kolom

BANG BUYUNG PASTI KECEWA

KH-Muhammad-Al-Khaththath-dan-Tokoh-Islam-republika-595x279

 

PARA TOKOH DAN AKTIVIS  DITANGKAP DAN DITAHAN, LALU SETELAH SEKIAN BULAN DILEPASKAN. ANEHNYA, LSM SEPERTI LBH DIAM SAJA. APA YANG TERJADI DI INDONESIA?

 

Menurut Presiden Jokowi, Indonesia adalah negara hukum yang dijamin konstitusi. Di dalam negara seperti itu, kata Jokowi, tak ada yang namanya diktator dan otoriter. Pernyataan itu disampaikannya dalam peresmian museum keris Nusantara di Surakarta, 9 Agustus lalu.

Pernyataan senada  disampaikan Jokowi sehari sebelumnya ketika  berkunjung ke sebuah pesantren di pinggiran Jakarta. ‘’Lihat wajah saya apakah wajah seperti ini seorang diktator?’’ ujar Jokowi. Banyak orang tentu sepakat kalau Presiden Jokowi memiliki wajah yang terlihat lugu.

Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon segera menyambut pernyataan Jokowi  dengan menegaskan bahwa seorang diktator tak bisa dilihat dari wajahnya. Dan Fadili tampaknya benar. Adolf Hitler, Diktator Nazi Jerman yang mengobarkan Perang Dunia II yang membakar hangus benua Eropa itu, memiliki tampang  yang lugu.  Wajah Hitler malah mirip Charlie Chaplin, pelawak paling lucu sedunia pada masa itu.

Atau lihatlah tampang Kim Jong Un, diktator Korea Utara itu. Wajahnya kelihatan kekanak-kanakan. Tapi Kim sekarang menakutkan ummat manusia karena ancamannya yang ngin menghanguskan dunia dengan bom nuklirnya.

Tentu saja tulisan ini tak bermaksud mensejajarkan Jokowi dengan Hitler dan Kim Jong Un, sekali pun setelah menduduki kursi Presiden RI sejak tahun 2014, Jokowi telah mengambil beberapa kebijakan yang harus dipertanyakan karena tak sesuai dengan sistem negara hukum yang demokratis .

Yang pertama, di zaman pemerintahan Jokowi ini, sejumlah aktivis, tokoh, dan pimpinan masyarakat telah ditangkap dengan tuduhan makar.  Mereka ditahan berbulan-bulan tanpa jelas betul apa kesalahannya. Mereka di antaranya adalah Rahmawati Soekarnoputri, putri kandung Proklamator Bung Karno, kemudian Sri Bintang Pamungkas, Adityawarman, Kivlan Zein, Alfian Tanjung, dan banyak lagi nama besar lainnya. Terakhir ditangkap pula Muhammad Al-Khaththath, Ketua Forum Ummat Islam (FUI).

Setelah ditahan berbulan-bulan tanpa pernah dibawa ke pengadilan, mereka diam-diam dilepaskan dari rumah tahanan. Ada yang sempat ditahan sebulan, dua bulan, atau empat bulan. Sebagai contoh Muhammad Al-Khaththath sempat menjalani penahanan 3 bulan lebih, baru dilepaskan. Apa ini yang dimaksud Presiden Jokowi  dengan sistem negara berdasarkan hukum yang dijamin konstitusi itu?

Bukankah di dalam konstitusi kita ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum? Artinya, orang baru dinyatakan bersalah bila ia mendapat vonis dari pengadilan dan vonis itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi bukan Kapolri, bukan Menko Polhukam, bahkan bukan Presiden, yang bisa menyatakan seseorang  bersalah atas suatu perkara dan kemudian menangkap dan menahannya di dalam penjara, melainkan para hakim di pengadilan.

 

TAK DILAKUKAN SOEHARTO

Kalau begitu mengapa Rahmawati, Sri Bintang Pamungkas, dan banyak kawan-kawannya yang lain, bisa ditangkap, ditahan secara sewenang-wenang alias tanpa proses pengadilan?  Ini harus dipertanyakan kepada Presiden Jokowi.   Tampaknya ini pula penyebab mengapa dalam keterangan persnya bersama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, beberapa waktu yang lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut-nyebut istilah abuse of power alias penyalah-gunaan kekuasaan. Menangkap dan menahan orang tanpa proses peradilan adalah tindak penyalah-gunaan kekuasaan.

Yang paling menarik, cara-cara seperti ini tak pernah dilakukan pemerintahan sebelumnya. Bahkan tak dilakukan di zaman pemerinthan Presiden Soeharto  yang banyak dituduh para pengamat selama ini sebagai pemerintahan otoritarian.  Dalam pemerintahannya yang panjang itu, Soeharto banyak menangkap dan menahan para aktivis mahasiswa mau pun pegiat LSM. Tapi selalu saja perkara nya diselesaikan di pengadilan.

Yang lebih menarik lagi, meski pun pemerintah melakukan penyalah-gunaan kekuasaan dalam kasus penangkapan Rahmawati Soekarno dan teman-temannya, sampai sekarang tak ada protes dari para aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), seperti YLBHI atau Kontras.  Entah apa yang terjadi  sehingga LBH dan Kontras, serta sejumlah LSM lainnya,  yang dulu begitu galak dalam masalah-masalah pelanggaran HAM, kini bisa adem-ayem.

Bila melihat LBH yang sekarang membisu di tengah penangkapan Rahmawati dan kawan-kawannya yang sewenang-wenang  itu, bisa diduga bahwa Adnan Buyung Nasution (yang kini almarhum), pendiri LBH itu, akan amat kecewa di dalam kuburnya. Betapa tidak? Justru penangkapan-penangkapan tanpa berdasarkan hukum itulah yang selama hidupnya menjadi perhatian Adnan Buyung Nasution, tapi kini tak dipedulikan LBH sama sekali.

Bukan hanya soal penangkapan Rahmawati dan kawan-kawan, bahkan belakangan pemerintahan Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu untuk bisa membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Alasan formalnya karena HTI tak menggunakan Pancasila sebagai azas. Tapi banyak yang menduga pemerintah terganggu pada HTI karena aktivitasnya dalam berbagai demo di Jakarta memprotes Gubernur Jakarta Ahok alias Basuki Tjahaja Puernama. Siapa pun tahu Presiden Jokowi berteman dekat dengan Ahok yang kini narapidana penista agama itu.

Amran Nasution

 

 

 

Share:

Leave a reply