JAKARTA – berdemokrasi.com: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon meluncurkan buku berjudul ‘Berpihak Pada Rakyat’. Buku ini berupa catatan kinerja Fadli selama menjadi Wakil Ketua DPR yang ditulis sejak 1 Oktober 2014 sampai 30 September 2017. Turut hadir dalam peluncuran buku itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Budayawan Ridwan Saidi, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana Sunarkha dan seorang warga dari dapilnya.

Fadli mengatakan, buku laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksana tugas pokok sebagai wakil rakyat baik kepada masyarakat umum maupun kepada konstituennya di Dapil V Bogor. Dalam buku ini, Fadli juga merekam polemik isu-isu publik di mana Wakil Ketua Umum Partai Gerindra merespons melalui sejumlah pertemuan khususnya dengan masyarakat.

Buku ini juga menurut Fadli sebagai bagian dari semangat menuju parlemen modern. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu syarat tercapainya open parliamentary yang transparan, modern dan profesional. Semangat ini juga sejalan dengan partai Gerindra yang menjadi partai politik paling transparan menurut Komisi Informasi Publik (KIP). “Itu menandakan Gerindra menjadi organisasi politik yang transparan, modern dan profesional. Itu sebabnya kami optimis, dengan terus menjaga konsistensi, Gerindra bisa menjadi partai pemenang Pemilu di tahun 2019” ungkap Fadli Zon.

Dalam acara peluncuran buku itu, diisi juga dengan sesi diskusi dan bedah buku. Hadir jadi pembicara dan pembedah buku yaitu Gede Narayana Sunarkha sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, dan Budayawan sekaligus mantan anggota DPR RI, Ridwan Saidi. Sedangkan tampil jadi moderator yang berprofesi sebagai insan media, Norman.

Ridwan Saidi berkomentar, peluncuran buku Fadli Zon adalah buku pertama yang ada dalam sejarah DPR. “Kehadiran buku ini penting bagi mereka yang akan melakukan penelitian politik,” ucap Ridwan. Di samping itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang berkesempatan ada ditengah-tengah acara memberi apresiasi yang tinggi pada Fadli Zon atas peluncuran bukunya. “Hanya ada satu kata buat beliau, luar biasa,” puji pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut. Diperkuat dengan komentar Narayana yang mewakili KIP, “buku laporan kinerja ini perlu diikuti oleh anggota DPR lain agar publik bisa mengakses informasi dan kinerja DPR RI” ucap Fadli Zon.

Ditambahkan Fadli, diterbitkannya buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan masyarakat. Menurutnya, melalui buku ini pula masyarakat dapat melihat lebih detail setiap aktivitas pimpinan DPR mulai dari waktu serta agenda setiap kegiatan. Ada tugas terkait legislasi, pengawasan dan anggaran. Selain itu representasi dan diplomasi.

Buku ini adalah laporan Fadli Zon kepada masyarakat. DPR kerap menjadi sasaran kritik masyarakat. Temuan lembaga survei pada 2015 dan 2017, menggambarkan hanya 34 persen masyarakat yang merasa puas dengan kinerja DPR. Angka ini tentunya cukup kecil untuk menunjukan kualitas kinerja lembaga negara.

“Semua didokumentasikan, baik tertulis maupun foto, agar masyarakat mendapat gambaran lebih jelas mengenai kegiatan saya sebagai wakil rakyat,” ucapnya. Mulai dari isu penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kriminalisasi para ulama, tuduhan makar terhadap kelompok aktivis, pengaduan korban penggusuran, pemutusan hubungan kerja, konflik pertanahan, permohonan perlindungab hukum, pembahasan RUU Pemilu, sampai polemik penerbitan Perppu Ormas yang dikeluarkan pemerintah.

“Seluruh aktivitas audiensi masyarakat yang diterima di DPR terdokumentasikan sebagian besar dalam catatan ini,” ujar Fadli dalam sambutannya di Media Center DPR, Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Di tengah perkembangan masyarakat yang semakin kritis, keterbukaan kinerja merupakan satu kebutuhan yang patut dipenuhi. Semenjak dilantik sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober 2014, Fadli Zon terpilih sebagai Wakil Ketua DPR RI yang mengkoordinasi komisi I,II,III, Badan Legislatif, dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP). Selain itu, Fadli Zon juga ditugaskan sebagai Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Aceh dan Yogyakarta, serta Ketua Tim Penguatan Diplomasi Parlemen.

Di luar itu, Fadli Zon mendapat kepercayaan untuk menjadi Presiden GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption), Ketua Umum DPN HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), Ketua Umum SNKI (Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia), Ketua Umum PFI (Perkumpulan Filtelis Indonesia). Di samping itu, dalam kapasitas sebagai anggota dewan, Fadli Zon juga memiliki kewajiban rutin untuk menyelenggarakan forum aspirasi konstituen. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala, baik dalam periode reses maupun di luar reses. Kegiatan insidental adalah sidak atau inspeksi mendadak, menghadiri berbagai undangan termasuk menjadi saksi nikah.

Dalam Laporan Buku Kinerja Fadli Zon terbagi menjadi tiga bagian. Tahun pertama adalah periode yang cukup dinamis dan turbulensi. Karena tahun pertama ini adalah fase penataan dan konsolidasi kelembagaan DPR. Meskipun pelantikan pimpinan DPR RI sudah dilakukan sejak 2 Oktober 2014, namun tak dapat langsung bekerja. Dari aspek legislasi, DPR RI menetapkan prolegnas 2015- 2019 sebanyak 160 RUU. Sementara itu untuk prolegnas prioritas 2015 ditetapkan sebanyak 35 RUU yang kemudian direvisi menjadi 39 RUU. Hingga akhir periode masa sidang 2015, RUU yang selesai dibahas DPR RI adalah: 3 RUU (UU MD3, UU Pemilihan Kepala Daerah, UU Pemerintah Daerah), 9 RUU Kumulatif Terbuka, RUU Tentang APBN 2015. Selain RUU, DPR juga menyelesaikan 6 Peraturan DPR RI (kode etik DPR, MKD, Tatib DPR, dan seterusnya).

Dalam aspek Pengawasan, pada 2014-2015, DPR RI membentuk 4 Tim dan 38 Panja. Tim dibentuk di Pimpinan DPR RI, sedangkan Panja dibentuk di AKD. Adapun tim yang dibentuk di Pimpinan DPR yaitu Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; Tim Implementasi Reformasi DPR RI; dan Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan.

Sementara dalam aspek Representasi dan Aspirasi, DPR RI menerima total 16.575 masukan dan pengaduan dari masyarakat. Hal ini terdiri dari 3710 diterima melalui surat, 12.085 melalui SMS, dan 780 melalui email dan website. Berbagai aspirasi masyarakat tersebut telah ditindaklanjuti melalui pembentukan Panja Pengawasan, RDP (Rapat Dengar Pendapat), RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum), dan kunjungan kerja.

Dalam bidang Diplomasi Parlemen, DPR RI berhasil menyelenggarakan Konferensi Parlemen Asia Afrika dalam rangkaian acara peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut berhasil membentuk Asia Africa Parliamentary Group (AAPG) yang salah satu tujuan utamanya adalah mendukung kemerdekaan Palestina. DPR RI secara konsisten memperjuangangkan isu kemerdekaan Palestina dalam berbagai forum parlemen. Seperti di dalam Asia Parliamentary Assembly, AIPA, PUIC, dan IPU.

Dalam aspek Diplomasi, Fadli Zon masih dipercaya untuk memimpin GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption). Selain itu, pada periode ini DPR RI juga menyelenggarakan World Parliamentary Forum on Sustainbale Development Goals (SDGs). DPR RI juga aktif dalam merespon isu penanganan pengungsi Rohingya, Perdamaian Timur Tengah, dan isu tata perdagangan dunia.