JAKARTA-berdemokrasi.com: Wacana dan langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan   (Kemendikbud) untuk mewajibkan para siswa di sekolah menyanyikan kembali lagu “Indonesia Raya” dalam versi tiga stanza pada kesempatan-kesempatan tertentu mendapat perhatian dan kritik dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Menurut Fadli Zon, wacana itu sebaiknya dikaji kembali dengan memperhatikan pendapat para sejarawan dan pendidik, kewajiban itu tidak ditentukan sepihak oleh Kemendikbud.
Sebaiknya, menurut sejarawan yang politisi ini sebelum melontarkan wacana dan mulai menyosialisasikan kembali lagu ‘Indonesia Raya’ versi lengkap tiga stanza, Kemendikbud mengkaji secara mendalam persoalan tersebut dengan meminta pendapat para sejarawan dan tokoh pendidikan terlebih dahulu.
Ini persoalan yang bisa melahirkan kontroversi. Bahkan, sepuluh tahun lalu persoalan ini pernah jadi kontroversi.
“Jika merujuk kepada Peraturan Pemerintah No. 44/1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan UU No. 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, lagu ‘Indonesia Raya’ memang bisa dinyanyikan dengan cara satu stanza atau cara tiga stanza. Kedua-duanya sama-sama dibenarkan oleh undang-undang,” ujar Fadli Zon.
Masalahnya, kata Fadli Zon lebih lanjut,  selama lebih dari setengah abad, bahkan hampir dalam semua acara resmi kenegaraan sejak kita merdeka, pada praktiknya kita hanya menyanyikan lagu kebangsaan versi satu stanza saja, tak pernah lengkap tiga stanza.
“Sehingga, jika kini pemerintah mewajibkan para siswa di sekolah untuk menyanyikan lengkap tiga stanza, bisa muncul beberapa persoalan,” katanya seraya menyebut beberapa masalah yang akan muncul.
Pertama, secara teknis ini akan memunculkan kebingungan di tengah masyarakat umum, terkait mana versi yang benar dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dari sudut legal, kedua-duanya memang dibenarkan. Tapi mewajibkan menyanyi lagu kebangsaan dengan tiga stanza akan menabrak praktik dan konvensi yang telah melembaga di tengah masyarakat kita selama puluhan tahun.
Kedua, Pasal 60 dan 61 UU No. 24/2009, lagu kebangsaan kita memang diutamakan untuk dinyanyikan dengan cara satu stanza,. Sebab cara inilah yang pertama kali disebut dalam undang-undang. Bahkan, ada tiga ayat yang mengatur bagaimana menyanyikan lagu kebangsaan dengan satu stanza.
Adapun Pasal 61, yang membuka opsi dinyanyikan lengkap tiga stanza, posisinya hanya opsional saja, sekadar alternatif, yang ditandai oleh kata ‘apabila’ di awal pasal.
Sekali lagi, kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini,  tidak salah jika kita menyanyikan lengkap tiga stanza. Tapi, karena secara teknis durasi menyanyikan lagu kebangsaan akan jadi lebih panjang, dari semula 2 menit kemudian menjadi lebih dari 4 menit, sejak dulu opsi tiga stanza ini tak pernah di kedepankan oleh undang-undang dan peraturan protokoler yang berlaku.
“Jadi, saya berharap Kemendikbud meninjau kembali edaran yang meminta siswa dan sekolah wajib menyanyikan lagu kebangsaan dalam versi lengkap tiga stanza. Kalau hanya agar siswa tahu dan hapal untuk kepentingan pelajaran sejarah atau pelajaran kesenian, saya kira tak ada masalah,” kata Fadli Zon.
Namun, menurut Fadli Zon,  menjadi bermasalah jika hal itu dijadikan kewajiban, apalagi jika harus diperdengarkan dalam tiap upacara, karena hal itu bisa membingungkan, baik siswa, guru, maupun masyarakat secara umum.
Dari sudut pandang yang lebih luas, katanya, kita juga harus sama-sama memahami jika lagu kebangsaan ‘Indonesia Raya’ dalam perjalanan sejarahnya pernah memiliki sejumlah versi lirik dan versi menyanyikan. Dalam teks awalnya, misalnya, yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman tidak ada kata ‘Merdeka’ di dalamnya.
Ada yang menyebut W.R. Supratman sengaja menyembunyikan kata ‘Merdeka’ itu dengan kata ganti ‘Moelia’, agar tak dibredel Belanda. Dan, kenyataannya kata ‘Merdeka’ memang baru muncul jauh kemudian. Aransemennya juga beberapa kali mengalami penyempurnaan. Tempo, dan aransemennya terakhir disempurnakan oleh Jos Cleber, atas saran-saran Bung Karno.
Adanya sejumlah versi itulah kemudian mendorong para pendiri Republik pada 1944 membentuk Panitia Lagu Kebangsaan. Ada Koesbini, Ki Hadjar, Yamin, Sanusi Pane, atau C. Simanjuntak di dalamnya. Sayangnya, cara orang memperdengarkan dan menyanyikan lagu ‘Indonesia Raya’ tetap beragam.
Itu sebabnya, lanjut Fadli Zoo, sesudah kita merdeka, pada 1948 kemudian diterbitkan Penetapan Presiden No. 28/1948 tentang Panitia Indonesia Raya, dan sepuluh tahun kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 44/1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Tujuannya adalah untuk mengatur dan menyeragamkan cara menyanyikan lagu kebangsaan kita.
“Jadi, jangan sampai aturan baru Kemendikbud ini justru kemudian membuat praktik menyanyikan lagu kebangsaan kita menjadi beragam kembali. Itu tidak bagus,” harap Fadli Zon.
Belum lagi, dari sudut pandang pedagogi, untuk membuat siswa hapal versi satu stanza saja kini banyak guru atau sekolah kesulitan melembagakannya, nah apalagi jika harus mendorong hapalan tiga stanza?! Maka, “Kementerian harus bijak dalam merancang aturan. Jangan sampai para siswa kita akhirnya jadi malah malas sama sekali menghapalkan lagu kebangsaan tanah airnya, akibat kebijakan yang tidak tepat,” ucapnya.
“Lagi pula apa tujuan pemerintah mau mengembalikan tiga stanza ini?! Kesannya jadi hanya asal beda dan seperti kurang kerjaan saja. Kalau mau membangun nasionalisme dan persatuan bukan di situ kuncinya. Perbaiki metode pengajaran sejarah dan seni budaya di sekolah-sekolah kita, atau ajari dan bimbing siswa untuk belajar mengapresiasi sejarah, jadi bukan hanya menghapalkannya saja,”  kritik politisi Partai Gerindra ini.
Lebih penting dari itu semua, kata Fadli Zon, pemerintah harus bisa meraih prestasi membanggakan di berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan, olah raga, kesenian, ekonomi, atau militer, sehingga bisa tumbuh kebanggaan nasional di kalangan anak-anak kita. “Itu jauh lebih efektif dalam menanamkan rasa cinta tanah air daripada sekadar mengubah cara menyanyikan lagu kebangsaan,” ujar Fadli Zon.