JAKARTA-berdemokrasi.com : Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan, Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab bila Ketua DPR RI Setya Novanto dijemput paksa oleh KPK.

Menurutnya, kalau ada yang berani jemput paksa Setya Novanto, pasti perintah itu datang dari orang kuat di negara ini, sehingga aparat kepolisian mau saja ikut-ikutan merusak lembaga negara.

“Presiden Jokowi harus bertanggung jawab apabila hal itu terjadi,” kata Fahri kepada wartawan dari Brunei Darussalam, Rabu (15/11/2017).

Dia menambahkan, dirinya tidak percaya dengan apa yang dilakukan KPK yang menjemput paksa Setya Novanto.

“Saya tidak percaya bahwa kita semua sudah gila. Keterlibatan KPK dalam gerakan politik menarget Setya Novanto akan menghancurkan seluruh bangunan negara hukum kita,” kata Fahri.

Saat ini, beberapa penyidik KPK yang didampingi oleh puluhan anggota Brimob tengah berada di kediaman Setya Novanto, di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Diduga, Setya Novanto akan dijemput paksa terkait kasus dugaan korupsi e-KTP.

Selain itu, terlihat sejumlah politisi Partai Golkar mendatangi kediaman Setya Novanto, di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/11/2017) malam.

Menurut pantauan media, Aziz Syamsuddin tiba di rumah Setya Novanto, sekitar pukul 23.30 WIB. Dia langsung masuk ke rumah Setya Novanto tanpa memberikan sedikit pun keterangan kepada awak media.

Selain Aziz, juga terlihat Mahyudin, Robert Kardinal dan Kahar Muzakir.

Saat keluar dari rumah Setnov, Mahyudin yang dikonfirmasi terkait aktivitas penyidik di dalam mengatakan, tidak terlalu memperhatikannya. Namun, Mahyudin menegaskan bahwa DPP Golkar akan membela dan menyiapkan bantuan hukum.

“Tentu kita akan membela dan menyiapkan bantuan hukum. Saya kira biarkan ini berjalan secara hukum dan profesional,” kata Mahyudin sembari berlalu.