Gelora

Hak Konstitusional Rakyat Dikebiri

fadli zon39

Dalam Badan Legislasi DPR, Fraksi Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PAN, dan PKB sepakat RUU Pilpres tak dibahas lagi. Fraksi lainnya, termasuk Gerindra, tetap menginginkan revisi UU Pilpres. Sidang paripurna DPR akhirnya memutuskan menghentikan pembahasan. Sehingga ambang presidential threshold (PT) tetap 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 perolehan suara nasional.

Angka PT 20 persen, patut dipertanyakan. Dalam UUD 1945 pasal 6, tak diamanatkan penetapan ambang batas. Konstitusi hanya menyebutkan pasangan presiden – wapres diajukan oleh partai politik atau gabungan parpol. Sehingga penetapan PT 20 persen jelas berlawanan dengan konstitusi.

Partai Gerindra tak khawatir angka PT 20 persen. Namun ini merupakan cermin permainan oligarki partai yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Ada kepentingan subyektif jangka pendek partai tertentu. Keputusan ini juga bertentangan dengan hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Oligarki partai mengebiri hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wapres. Ini membatasi potensi munculnya pasangan capres-cawapres terbaik bagi bangsa.

Partai Gerindra menginginkan PT sesuai parliamentary threshold sehingga semakin banyak sajian alternatif pasangan capres – cawapres. Biarlah rakyat yang memilih.

Selain UU Pilpres, hak konstitusional rakyat juga dicederai persoalan daftar pemilih tetap (DPT). Di era globalisasi yang penuh kemajuan teknologi, seharusnya masalah DPT tak mungkin ada. Namun ironi ini adalah kenyataan demokrasi kita sekarang. Partai Gerindra menolak penetapan DPT yang dilakukan KPU pada Senin (4/11/2013). Ada 4 permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu:

Pertama, sekitar 10,4 juta pemilih tak memilik NIK (Nomor Induk Kependudukan) dalam DPT. Sesuai amanat UU Nomor 8 Tahun 2012, penyertaan NIK merupakan syarat penting penentuan DPT. Kedua, belum jelasnya tindak lanjut temuan Kementerian Dalam Negeri terkait 20,3 juta pemilih di DPT yang tak ada di DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu). Ketiga, adanya temuan 30 juta orang yang ada di DP4 tapi tak masuk dalam DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan). Padahal setelah dicek secara acak oleh Tim Gerindra dengan mengambil beberapa sampel ke lapangan, ternyata sebagian besar orangnya masih ada. Keempat, masih banyak DPT ganda di sejumlah daerah.

DPT adalah instrumen dasar hak konstitusional rakyat dalam memilih wakil rakyat dan presiden – wapres melalui pemilu. Akurasi dan keabsahan DPT merupakan salah satu indikator menilai kinerja penyelenggara Pemilu. DPT yang benar dan tepat menentukan kualitas dan keberhasilan Pemilu.

Partai Gerindra tak ingin ada kecurangan masif dan sistematis dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Buruknya kualitas DPT membuat warga bisa kehilangan hak pilih, meningkatkan potensi kecurangan pemilu, dan membuka peluang bagi pihak tertentu meraup suara dengan cara kotor. Sehingga mempengaruhi kejujuran pelaksanaan pemilu, legitimasi hasil pemilu, dan kualitas demokrasi. DPT buruk akan menjadi catatan gelap pelaksanaan pemilu. Kekacauan DPT Pemilu 2009 jangan terulang lagi. Suara rakyat tak boleh disulap suara-suara siluman melalui DPT yang buruk dan amburadul.

Share:

Leave a reply