JAKARTA-berdemokrasi.com: Salah satu faktor kemenangan pasangan Jokowi-JK adalah janji manis dana desa. Namun sekarang dana desa jadi persoalan, karena banyak dikorupsi. Relawan Pemberdayaan Perangkat Desa Nusantara, Suryokoco, mengatakan bahwa membangun desa sebenarnya bukan hanya terletak pada seberapa besar uang yang dikucurkan melalui dana desa, tapi juga bagaimana pengelolaan dan manajerialnya.

“Saya salah satu orang yang menentang UU Desa itu. Karena bagaimana membangun desa kalau syarat untuk menjadi kepala desa itu cukup lulusan SMP, tapi syarat menjadi perangkat desa harus lulus SMA. Ini problem. Mestinya direvisi,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Dana Desa untuk Siapa?’ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/8).

Tidak hanya itu, Suryokoco juga mempermasalahkan soal jaminan kesejahteraan dan jabatan dari para perangkat desa. Di mana menurut dia, jaminan kesejahteraan dan jabatan perangkat desa sama sekali tidak ada. Seorang kepala desa bisa kapan saja memecat seorang perangkat desa hanya karena ketidaksukaan.

Suryokoco menyatakan, salah satu faktor utama Jokowi-JK menang dalam Pilpres 2014 karena janji kampanye soal dana desa. “Janjinya Rp 1,4 miliar satu desa, kemudian perangkat desa diangkat menjadi PNS secara bertahap,” ungkapnya. Namun tak terbukti.