PARA BURUH KECEWA DILARANG BERAKSI DI DEPAN ISTANA NEGARA. PADAHAL PRESIDEN JOKOWI  SENDIRI TAK ADA DI SANA

Nasib malang tampaknya terus memburu Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Jakarta yang dikalahkan pasangan calon Anies Baswedan – Sandiaga Uno (calon Partai Gerindra dan PKS), dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta, belum lama ini.

Padahal Ahok adalah calon petahana. Data menunjukkan selama ini calon petahana punya kecendrungan memenangkan Pilkada.  Apalagi Ahok didukung partai besar seperti PDIP dan Golkar, serta pengusaha sukses semacam A Guan,Tommy Winata, dan sejumlah lainnya.

Tapi omongan dan perilaku Ahok yang kasar selama ini, rupanya tak cocok untuk warga Jakarta. Apalagi  setelah Ahok  berlagak sok tahu berbicara dengan membawa-bawa Surat Al-Maidah dalam konteks yang  ternyata keliru, ketika gubernur ini mengunjungi Kepulauan Seribu. Itu menyebabkan Ahok diseret ke pengadilan, dan sebentar lagi akan divonis hakim di Pengadilan Jakarta Utara.

Para pendukung dan pengagumnya (terutama dari etnis tertentu) seakan tak percaya Ahok telah kalah dalam Pilkada DKI. Mereka itulah kemudian yang mengirimkan karangan bunga dengan ucapan bernada memuja-muji Ahok, ke alamat kantor Gubernur Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan. Seolah-olah selama  menjabat Gubernur Jakarta hampir 2 tahun ini, Ahok telah sukses luar biasa.

Mereka seakan lupa bahwa sebagai Gubernur, Ahok pernah tersangkat kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras  beberapa waktu lalu yang berdasarkan hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) merugikan keuangan negara sekitar Rp 700 milyar.

Dalam  jual-beli lahan ini ternyata  Gubernur Ahok melakukan tawar-menawar langsung (empat mata) dengan Ketua Yayasan yang menguasai lahan dan Rumah Sakit Sumber Waras, Nyonya Kartini Muljadi, notaris terkenal  itu. Tidakkah ini suatu keanehan luar biasa seorang Gubernur turun tangan langsung tawar-menawar lahan dengan pemilik lahan? Keanehan lain, transaksi dilakukan dengan uang tunai, tapi tepat pada hari Minggu. Bagaimana transaksi  bisa terjadi  sedangkan  semua bank tutup di hari Minggu?

Walau sudah ditangani BPK, lembaga audit resmi pemerintah sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang dasar,  anehnya pemeriksaan KPK terhadap Ahok dalam kasus korupsi ini tak pernah sampai ke pengadilan.  Tampaknya ada tangan kuat yang bisa ‘’mengatur’’ KPK, sehingga Gubernur Ahok berhasil diselamatkan.  Sebenarnya,  demi menegakkan hukum yang seadil-adilnya, dan untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, betapa pun kasus Ahok dan lahan Rumah Sakit Sumber Waras ini harus diselesaikan di pengadilan.

Kembali ke pokok cerita tadi, lewat karangan bunga itu Ahok dipuja-puji  sebagai  pejabat yang jujur dan anti-korupsi. Lama-kelamaan karangan bunga itu menumpuk, sudah lebih 1000 buah. Diduga karangan bunga yang menumpuk itu bernilai sekitar Rp 1 milyar. Karangan bunga serupa ada juga yang dialamatkan kepada Polri yang dianggap sukses mengamankan Pilkada Jakarta. Tapi ada juga yang menduga, Polri terima karangan bunga karena Kapolri Jenderal Tito Karnavian dikenal dekat dengan Ahok.

Hubungan ini sudah terbina beberapa tahun lalu, sejak Jenderal Tito menjabat Kapolda Metro Jaya. Sedang Ahok semula menjabat Wakil Gubernur Jakarta, dan kemudian naik jadi Gubernur, setelah Gubernur DKI Jokowi terpilih jadi Presiden dalam Pilpres tahun 2014. Ketika itulah Gubernur Ahok berteman dekat dengan Sang Kapolda yang belakangan meloncat jadi Kapolri.

Bagi sebagian pendukung Ahok yang merupakan para pedagang sukses itu, jumlah Rp 1 milyar tentu tak ada artinya. Namun tentu saja mereka sangat kecewa ketika tumpukan karangan bunga itu dibakar oleh massa buruh yang berunjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI pada 1 Mei 2017 yang lalu.

Pada hari itu ribuan buruh memang berdemo di berbagai lokasi di Jakarta untuk memperingati Hari Buruh Internasional.  Mereka melihat karangan bunga yang menyampah di depan kantor Gubernur, apalagi sebagian dari bunga itu sudah mulai layu. Para demonstran buruh itu kemudian membakar tumpukkan karangan bunga. ‘’Itu juga sudah membantu Gubernur supaya sampah tak menumpuk di sana,’’ kata Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), salah satu pemimpin demo buruh pada hari itu.

Iqbal mengakui massa buruh sedang dilanda kekecewaan karena dilarang polisi berdemo di depan Istana Negara.  Rupanya Istana Negara merupakan kawasan  ‘’terlarang’’ untuk demo para buruh. Padahal  Presiden Jokowi sendiri tak ada di sana. Entah karena ingin menghindari aksi demo  buruh itu, Jokowi memilih mengadakan temu muka dengan ribuan buruh wanita Indonesia yang bekerja (sebagian besar jadi pembantu rumah tangga) di Hongkong.