JAKARTA-berdemorasi.com: Pengungkapan jaringan Saracen yang diduga menyebarkan konten SARA melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bukan berarti suatu kegembiraan, tapi justru kewaspadaan.
“Kelompok Saracen diduga tidak hanya menyerang satu agama, tetapi juga menyerang berbagai pihak termasuk pemerintah dengan teknik adu domba secara sistematis. Ini harus dianggap sebagai ancaman siber yang serius,” ujar Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi 1 DPR RI di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2017).
Merujuk data di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), untuk pengaduan konten negatif terkait SARA dan kebencian menduduki urutan ketiga (165 ) setelah pengaduan mengenai pornografi (774.409) dan radikalisme (199 ).
“Sebagai gambaran,  sepanjang 2016 hingga 2017, terdapat 3.252 konten negatif di Twitter yang dilaporkan ke Kemkominfo.  Sedangkan di Google dan YouTube terdapat 1.204 konten negatif yang dilaporkan Kominfo selama setahun, dari 2016 lalu hingga 2017,” ujar Kharis.
Menurut dia, fenomena yang terjadi harus dipahami  seperti gunung es, artinya angka-angka tersebut adalah yang muncul di permukaan. Sedangkan, yang tidak terlihat tentu lebih mengerikan lagi.
“Saya yakin masih banyak kelompok-kelompok seperti Saracen yang belum tersentuh, apalagi menjelang Pilkada 2018 dan Pemiu 2019,”  jelas Kharis .
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kata Kharis, memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Satu sisi memberikan manfaat positif yang dapat membantu dan memajukan kehidupan manusia, di sisi lain, memberikan dampak negatif yang justru akan merusaknya.
Kata dia, apa yang dilakukan kelompok Saracen selaku pelaku penyebar konten SARA dan hoax merupakan tindakan penggunaan kecanggihan TIK untuk hal bersifat negatif. Dampak negatifnya berupa potensi munculnya konflik SARA. Apalagi Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan antargolongan.
Tindakan kelompok Saracen berpotensi mengancam keutuhan NKRI dan tatanan kehidupan masyarakat yang mengusung  Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, kata Kharis, mereka  harus diberantas dengan tegas sampai ke aktor intelektual yang ada di belakangnya.
Kharis menjelaskan kalau tindakan Kelompok Saracen bertentangan dengan UU ITE, pasal 45A ayat dua: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan  rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 28 ayat (21)  dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1. 000.O00. 000,00 (satu miliar rupiah).”
Lebih lanjut Ketua Komisi 1 yang juga Anggota Fraksi PKS DPR RI ini menjelaskan bahwa Komisi I DPR RI memiliki komitmen agar masyarakat terlindungi dari konten negatif,  termasuk di dalamnya konten penyebar SARA. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI meminta agar Pemerintah untuk menindak tegas penyebar konten negatif sekaligus meningkatan literasi media terkait bahaya penayangan konten negatif.
“Saya menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap konten, baik yang tersaji di media masa maupun media sosial. Berita yang tersaji harus difilter dengan sebaik mungkin dengan melakukan cek dan kroscek dari berbagai sumber dan fakta yang ada. Termasuk agar tidak terpancing melakukan stigmatisasi dan menggeneralisir bahwa aksi kelompok Saracen ini terkait dengan sikap politik umat Islam,” ujar Kharis.(bas)‎