Seorang pengusaha asing ditangkap basah oleh KPK ketika menyuap petugas Pajak. Yang menarik, adik ipar Presiden Jokowi pun terlibat. Bagaimana ceritanya?

 

Di mata pengusaha asing  Ramapanicker Rajamohanan Nair, Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia, Jakarta, orang yang paling tinggi pangkatnya di kantor Direktorat Jenderal Pajak, adalah Arif Budi Sulistyo.  Nama ini, belakangan banyak dibicarakan orang – terutama di kalangan pengusaha yang banyak berhubungan dengan para pejabat dan birokrasi pemerintahan.

Tapi bukankah sampai sekarang Dirjen Pajak masih dijabat  Ken Dwijugiasteadi? Betul. Tapi yang disaksikan Rajamohanan, setiap kali ia pergi ke kantor Dirjen Pajak di Jakarta, ditemani Arif Budi Sulistyo, semua pegawai dan para pejabat di sana teramat menghormati temannya itu.

Siapa sesungguhnya Arif? Dia bukan pejabat Pajak. Dia adalah Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera, perusahaan meubel atau furnitur dari Solo, Jawa Tengah. Mestinya kalau cuma pengelola perusahaan meubel dari daerah, para pejabat Ditjen Pajak tak akan memperlakukannya begitu istimewa.

Tapi inilah masalahnya. PT Rakabu Sejahtera itu adalah perusahaan yang didirikan dan dipimpin Joko Widodo alias Jokowi, ketika dulu ia masih menjalankan bisnis meubel di Solo. Belakangan Jokowi menjadi Walikota Solo, lalu Gubernur Jakarta, dan dalam Pilpres 2014, dia terpilih jadi Presiden.

Apalagi, selain Direktur PT Rakabu Sejahtera, Arif adalah adik kandung Iriana Jokowi, Ibu Negara. Artinya, dia adalah adik ipar kandung Presiden Joko Widodo. Jadi itulah jawabannya bila Arif begitu dihormati di kantor Dirjen Pajak, sebagaimana dikatakan pengusaha asing tadi.

Ketika bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Abu Dhabi, Husin Bugis, Rajamohanan pun menceritakan betapa dihormatinya  adik ipar Jokowi itu oleh para pegawai dan pejabat Direktorat Jenderal Pajak.

Tapi untuk apa sesungguhnya Rajamohanan mendekati Arif. Ternyata dia punya masalah pajak. Dengan menggandeng adik Presiden Jokowi, Rajamohanan berkenalan dengan para pejabat pajak  yang relevan dengan kepentingannya. Arif, misalnya, menyuruh Rajamohanan  menghubungi Handang Soekarno, salah satu pejabat Ditjen Pajak. Rajamohanan juga sempat minta bantuan  Arif untuk menyelesaikan persoalan pajak perusahaannya di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA). Mohan kemudian dikenalkan Arif dengan Muhammad Haniv, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta.

Tapi rupanya sekali pun sudah ‘’menggunakan’’ adik Presiden Jokowi, di kantor Pajak mana ada yang gratis? Itulah yang dialami Rajamohanan. Untuk menyelesaikan masalah pajaknya, sekali pun dia sudah membawa-bawa nama adik Presiden Jokowi, tetap saja dia harus merogoh kocek dalam-dalam untuk ‘’menyuap’’ para pejabat Kantor Pajak.

Setelah bernegosiasi akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa Rajamohanan harus menyediakan dana Rp 6 milyar sebagai uang suap untuk dua pejabat pajak itu: Handang Soekarno, Kasubdit Bukti Permulaan, Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak, dan Muhammad Haniv, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.

Dari komitmen Rp 6 milyar itu, pada Senin, 21 November 2016, Rajamohanan harus memberi uang panjar senilai Rp 1,9 milyar (dalam bentuk dollar Amerika) kepada Handang Soekarno. Pemberian uang itu dilakukan di kediaman Rajamohanan di perumahan Springhill Residence di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, 21 November 2016.

Ternyata ketika transaksi dilakukan, para petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengepung rumah itu, maka Rajamohanan dan Handang Soekarno pun segera diringkus KPK dengan barang bukti uang Rp 1,9 milyar.

Terlibatnya nama Arif Budi Sulistyo, adik ipar Presiden Jokowi, dalam peristiwa yang memalukan ini tampaknya membikin gerah Istana. ‘’Serahkan saja ke KPK. Saya yakin KPK itu profesional dalam memproses setiap kasus,’’ kata Presiden Jokowi.

KPK memang tak usah diragukan dalam menyelesaikan kasus korupsi. Yang jadi masalah adalah terlibatnya keluarga Istana dalam perkara pidana ini. Tampaknya KPK  sudah sejak lama mengikuti kasus ini. Sejumlah peristiwa dalam perkara ini sudah dimonitor. Misalnya, pembicaraan Rajapanicker Rajamohanan dengan Husin Bugis, Duta Besar Indonesia di Abu Dhabi, ternyata direkam KPK.

Masalahnya sampai perkara ini bergulir ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sekarang ini, posisi adik ipar Presiden Jokowi masih aman. Dia hanya dipanggil dan didengar keterangannya di pengadilan sebagai saksi, bukan terdakwa. Padahal selama ini dialah yang mendorong dan memfasilitasi pengusaha Rajapanicker Rajamohanan untuk berhubungan dengan para pejabat Direktorat Jenderal Pajak, sampai peristiwa korupsi ini ditangkap basah oleh KPK. Rupanya, sebagai adik ipar Presiden, dia tetap diistimewakan oleh badan anti-korupsi itu.

Amran Nasution