Gelora

Korupsi Musuh Demokrasi

Fadli Zon20

Demokrasi adalah jalan yang sudah kita pilih. Kita saksikan perkembangan pesat laju demokrasi politik sejak 1998. Kebebasan berserikat berkumpul, menyatakan pendapat dan sikap tanpa rasa takut. Di sisi lain, kemajuan ekonomi berjalan lebih lambat. Kemiskinan masih besar, lapangan kerja sulit dan kesenjangan ekonomi tak bisa dipungkiri.

Perkembangan demokrasi politik diikuti naiknya praktik korupsi. Hampir semua partai politik tersandung korupsi. Penyalahgunaan kekuasaan yang paling klasik. Puncaknya, dua pimpinan tertinggi partai dijadikan tersangka korupsi.

Kenapa pertumbuhan demokrasi selalu diikuti pertumbuhan korupsi? Pertama, corak demokrasi kita sekarang ini liberal. Kebebasan tanpa batas menimbulkan anarki, termasuk mencari keuntungan pribadi. Kedua, tak ada rasa tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sisi lain kekuasaan. Ketika kekuasaan dipegang, tanggung jawab adalah kontrolnya. Tanpa tanggung jawab, kekuasaan menjadi koruptif.

Korupsi kini merupakan ancaman bagi demokrasi. Ada tiga modus. Pertama, partai mencari uang dengan kekuasaan yang dimiliki sebagai partai pemerintah atau penguasa. Ada rente pengalokasian anggaran proyek, bansos dan berbagai usaha lain mencuri dari APBN. Kedua, kurangnya kontrol partai di luar pemerintah atau oposisi. Dalam praktiknya oposisi tak terjadi ketika ada peluang untuk melakukan persekongkolan korupsi oleh oknum politisi. Ketiga, politisasi birokrasi sebagai usaha melancarkan jalannya korupsi. Ada usaha “mempartaikan” birokrasi. Ini tampak jelas di sejumlah kementerian yang dipimpin politisi partai politik.

Terjadinya korupsi dalam impor sapi atau kasus Hambalang, bukti nyata penyalahgunaan kekuasaan. Tak ada rasa tanggung jawab apalagi berpikir soal rakyat. Kasus-kasus ini ibarat pucuk gunung es. Jika kita lihat secara utuh, korupsi sudah mendarah daging dalam kehidupan politik. Umpama kanker sudah stadium empat. Korupsi tak kenal latar belakang agama, ideologi, politik,etnis atau golongan. Ketika pemimpin atau penguasa tak punya rasa tanggung jawab lagi, korupsi sulit dibasmi.

Memberantas korupsi dalam demokrasi tentu tak mudah. Godaan begitu tinggi, peluang berlaku curang sangat besar. Sistem demokrasi liberal yang merajalela ini harus dievaluasi. Pemimpin-pemimpin politik yang bertanggung jawab harus tampil ke gelanggang.

Kita harus memupuk kembali pemimpin yang berkarakter. Karakter tumbuh dari perilaku sehari-hari, tindakan seharihari. Dalam kehidupan biasa pun kita memilih dan mengambil keputusan bagi diri sendiri. Pikiran yang baik melahirkan tindakan yang baik, lalu karakter yang baik dan mungkin nasib yang juga baik.

Memang tak ada yang sempurna. Setiap orang tentu ada kekuatan dan kelemahan. Namun. Pemimpin politik seharusnya menjadi nakhoda yang bijak. Ia memberi inspirasi, membimbing, mengarahkan. Ia mampu menggerakan kader untuk berjuang bersama, gotong royong, sesuai kapasitas dan kapabilitas. Pemimpin yang bertanggung jawab tahu batas kekuasaan dan bagaimana menggunakan kekuasaan itu. Dengan tanggung jawab, barulah demokrasi akan hidup dan korupsi mati pelan-pelan

Share:

Leave a reply