JAKARTA-berdemokrasi.com: Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai,  mengatakan, tidak semua saksi yang dimiliki KPK dimintakan perlindungan ke LPSK.
Sehingga, kata Haris, ada saksi yang dilindungi sendiri oleh KPK. Padahal berdasarkan Undang-Undang yang mempunyai wewenang melindungi saksi dan korban adalah LPSK.‎
Pernyataan Haris disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pansus Hak Angket KPK di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2017).
Menurut Harus, pendampingan LPSK belum menjadi standar pemeriksaan di KPK, sehingga masih menjadi kebijakan masing-masing penyidik yang memeriksa saksi. Maksudnya, ada di antara saksi yang membutuhkan perlindungan sudah direkomendasikan KPK untuk dilindungi LPSK.
“Tetapi ternyata ada saksi yang dilindungi sendiri oleh KPK,” ujar Haris dalam rapat dengan Pansus Hak Angket KPK di ruang KK1, gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan.
Sementara, kata dia, kalau dilihat mandat dari LPSK, yang diberikan undang-undang untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban untuk menjamin keamanan dan pemenuhan hak hak lain adalah LPSK.
“Harusnya bila ada saksi, terutama untuk kasus tindak pidana korupsi, sebaiknya dilindungi oleh LPSK karena ini lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban,” ujar Haris.
Seperti diketahui, Pansus mengundang LPSK dalam rangka meminta keterangan atas kesaksian Niko Panji Tirtayasa, saksi perkara suap Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang merasa ditempatkan di rumah sekap yang dimiliki KPK di Depok dan Kelapa Gading.
Dalam rumah sekap tersebut tidak ada petugas LPSK, dan Niko dijadikan saksi palsu untuk menjerat tersangka.
Atas temuan tersebut Pansus minta keterangan LPSK, karena berdasarkan aturan, lembaga yang berwenang melindungi saksi dan korban adalah LPSK.(bas)‎