JAKARTA-berdemokrasi.com: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berpesan agar dana haji yang dipakai untuk infrastruktur harus berprinsip syariah, hati-hati, dan aman.
“Jadi, yang perlu diatur adalah prinsip- prinsip dasar, yaitu harus berprinsip syariah, penuh kehati-hatian, lalu betul-betul aman atau tidak berpotensi rugi sama sekali,” ujar Lukman dalam diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan tema “Manfaat Investasi Dana Haji Untuk Umat”, Sabtu, (5/8/2017).
Selain itu, kata Menag, dana yang dipakai untuk berinvestasi itu harus kembali kepada jemaah haji itu sendiri atau untuk kemaslahatan ummat.
“Jadi, inilah prinsip yang dituangkan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 ini tentang Pengelolaan Keuangan Haji,” kata dia.
Menurut Lukman, ketika ada isu tentang infrastruktur maka perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan infrastruktur itu. Sehingga, Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) harus menjelaskan secara rinci agar masyarakat tidak bertanya-tanya.
Sekadar diketahui, saldo dana haji per 30 Juni 2017 sebesar Rp 96,29 Triliun, sedangkan Dana Abadi Umat sebesar Rp 3,05 Triliun. Sehingga totalnya Rp 99,34 Triliun.
Untuk penempatan keuangan haji masing-masing ada di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 36,7 Trilun, dan produk perbankan sebesar Rp 62,64 Trilun.(bas)
Dikirim dari iPhone saya