JAKARTA – berdemokrasi.com: Markus Nari, politikus Partai Golkar, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“MN diduga berperan dalam memuluskan penambahan anggaran e-KTP di DPR, sebagaimana terungkap di persidangan,” ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Rabu (19/7/2017)

Tersangka MN, jelas Febri, diduga turut bersama-sama memperkaya sejumlah korporasi. Dalam pembahasan perpanjangan anggaran e-KTP sebesar Rp1,4 triliun, Markus diduga meminta jatah sebanyak Rp5 miliar.

Disebut Febri, uang yang mengalir ke MN mencapai sekitar Rp4 miliar. KPK masih mendalami indikasi pihak lain yang diduga menerima aliran dana.

MN sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pengancam Miryam S Haryani. Dia diduga mengintimidasi politikus Partai Hanura tersebut untuk bersaksi dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

MN juga diduga merintangi, mencegah secara langsung maupun tidak langsung penyidikan dugaan korupsi atas tersangka Miryam dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di dalam sidang kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor.

Selain itu, MN juga diduga merintangi, mencegah secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi tipikor proyek e-KTP tahun 2011-2012 atas terdakwa Irman dan Sugiharto.