Gelora

Offside Government

fadli zon43

Offside tak hanya ada dalam pertandingan sepak bola, namun dapat kita temukan pula dalam tata kelola pemerintahan. Offside government, atau pemerintahan yang offside, itulah istilah yang dapat mewakili gambaran kebijakan pemerintahan Jokowi-JK sejauh ini. Meski belum genap 100 hari berjalan sejak dilantik 20 Oktober lalu, sudah banyak kebijakan Jokowi-JK yang offside.

Sebagai pemerintah baru, Jokowi-JK tampil seolah pembawa harapan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini bisa disimak dalam janji-janji Jokowi selama kampanye yang sangat ambisius dalam rencana program-program pembangunannya.

Di sektor energi, Jokowi berjanji membangun 100 technopark, tak akan hapus subsidi BBM, dan akan berantas mafia energi. Di sektor infrastruktur Jokowi janji membangun tol laut Aceh-Papua, membangun 2.000 km jalan baru, serta 10 bandara baru. Begitu pun janji-janji lain di bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, politik dan hukum.

Namun sayangnya, melihat kiprah awal Jokowi-JK, justru banyak langkah offside. Menerobos garis aturan yang seharusnya dipatuhi. Sebagai Presiden, Jokowi dibekali kewenangan luas. Tapi hal ini bukan berarti ia dapat mengambil langkah sesukanya. Jokowi harus sadar bahwa dalam bernegara terdapat juga mekanisme check and balances yang wajib ada dalam sistem demokrasi. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil, tetap ada batasan kewenangan yang diatur secara konstitusional.

Beberapa kebijakan Jokowi-JK yang dapat dikatakan offside. Pertama, dalam mekanisme pemilihan menteri Kabinet Kerja. Jokowi-JK tidak melakukan tahapan tes kesehatan dan narkoba bagi para calon menteri. Ini langkah fatal pertama. Posisi menteri adalah posisi strategis dengan tanggung jawab besar, diperlukan kesehatan fisik dan jiwa. Merujuk pada UU Pasal 74 ayat (1) UU No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa secara tegas disebutkan kewajiban pemeriksaan jiwa bagi calon pejabat. Sehingga jika kita tinjau dari aspek legalitas, prosesi seleksi menteri Jokowi-JK dalam
Kabinet Kerja bisa dikatakan melanggar aturan.

Kebijakan kedua yang offside ialah intervensi Menteri Hukum dan HAM terkait konflik internal PPP. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM No. M.HH-07.AH.11.01 tanggal 28 Oktober 2014 merupakan intervensi politik.SK tersebut menetapkan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP dan mengesahkan kepengurusannya, padahal PPP justru tengah menyelesaikan konfliknya secara internal.Untunglah, melalui surat penetapan PTUN No 217/G/2014/PTUN-JKT tertanggal 6 November 2014, SK Kemenkumham ditangguhkan.

Kebijakan ketiga yang offside adalah penerbitan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Terkait sumber anggaran tiga kartu sakti Jokowi, dari presiden hingga menteri punya jawaban berbeda. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa sumber dana pencetakan ketiga kartu itu bukan dari APBN, tapi dana CSR BUMN. Sehingga ia menilai pemerintah tak perlu berhubungan dengan DPR. Sementara Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan sumber dana ketiga kartu dari dana bantuan sosial APBN.Nilainya mencapai Rp 6,4 triliun.Kondisi makin aneh ketika Jokowi menyatakan bahwa sumber anggaran tiga kartu saktinya berasal dari APBN namun Jokowi tak tahu persis sumber alokasinya.

Inilah pemerintahan yang baru bermain sudah offside

Share:

Leave a reply