Politik

Oktober 2017, verifikasi parpol peserta Pemilu 2019

poster pemilu

 JAKARTA-berdemokrai.com :Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Terutama kepada para partai politik (parpol).

Hari ini, Rabu (27/9) KPU menyelenggarakan Penyuluhan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan di Ruang Sidang Utama, Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rakyat Indonesia, telah hadir sebanyak 26 partai politik Indonesia.

Salah satu hal yang disampaikan dalam seminar tersebut adalah terkait syarat pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang akan mengikuti Pemilu 2019.

Persyaratan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di mana seperti tertulis dalam PKPU Pasal 10 di antaranya:

a) Berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang Partai Politik

b) Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi

c) Memiliki kepengurusan paling sedikit 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan

d) Memiliki kepengurusan paling sedikit 50% jumlah kecamatan di provinsi yang bersangkutan

e) Menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

f) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik seperti yang tertulis pada poin nomor 3 yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan

g) Memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sampai berakhirnya tahapan pemilu

h) Mengajukan nama, lambang dan tanda gambar partai kepada KPU

i) Menyerahkan salinan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dari partai politik

Terkait persyaratan Pasal 10 poin c, Hasyim mengatakan soal kepemilikan pengurusan sejumlah 75% diambil dari tiap provinsi, bukan dalam skala nasional.

“Oleh karena itu KPU akan membuat putusan penilaian administrasi dan berdasarkan data kependudukan yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri,” kata Komisioner KPU Divisi Hukum Hasyim Ashari di Ruang Sidang Utama Gedung KPU.

Soal pengajuan nama, lambang, dan tanda gambar partai, KPU menetapkan beberapa larangan khusus di antaranya:

a) Nama, lambang, dan tanda gambar partai tidak sama dengan bendera atau lambang negara Indonesia

b) Tidak sama dengan lambang lembaga negara atau lambang pemerintah

c) Tidak sama dengan nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional

d) Tidak sama dengan nama, bendera, lambang organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang

e) Tidak sama dengan nama atau gambar seseorang

f) Tidak sama dengan sesuatu yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik lain.

Proses tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019a kan dimulai pada 3 Oktober 2017. Sementara pengumuman partai politik peserta Pemilu 2019 akan diumumkan pasal Februari 2018.

Share:

Leave a reply