Gelora

PENGKHIANATAN DEMOKRASI

PENGKHIANATAN DEMOKRASI

Pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014 meninggalkan berbagai persoalan khususnya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Ini bukan lagi persoalan menang kalah, tapi prinsip berdemokrasi. Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Hatta Rajasa berkali-kali menyampaikan siap menang dan siap kalah. Tapi propsesnya harus di atas Pilpres yang jujur adil dan demokratis. Kemenangan yang diperoleh dengan menghalalkan segala cara tak akan menghasilkan kepemimpinan yang kuat dan diakui. Kekalahan yang dibiarkan begitu saja berarti mengabaikan suara pendukung yang jumlahnya 60-an juta.

Prabowo-Hatta telah menunjukkan sikap tegas dengan menarik diri dari proses rekapitulasi suara yang cacat hukum. Rekomendasi untuk diadakannya Pemilu ulang di ribuan TPS tak digubris KPU. Maka pada 25 Juli 2014, Prabowo-Hatta membawa masalah kecurangan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ribuan pendukung mengantar sidang pembukaan MK pada 6 Agustus 2014.

Beberapa alur dugaan kesalahan KPU antara lain: (1) penambahan DPT sekitar 6 juta dalam waktu dua bulan dari Pemilu legislatif; (2) penetapan DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan), tak sesuai UU; (3) perhitungan suara dipaksakan dari 30 hari menjadi 14 hari dengan mengabaikan keberatan dan protes dari peserta Pilpres; (4) dugaan masifnya pemilih siluman dan pemilih ganda, mencoblos lebih dari satu kali; (5) pembukaan kotak suara tanpa izin yang berarti merusak barang bukti; (6) tak dilaksanakannya Pilpres di sejumlah daerah, tapi ada hasilnya seperti kasus Papua; (7) pencetakan form C1 yang kurang transparan, dan banyaknya beredar C1 palsu; (8) pencetakan kertas melebihi ketentuan UU. Ini sekedar contoh saja. Belum lagi soal money politics, pengerahan aparatur birokrasi, perusakan kertas suara yang memilih Prabowo-Hatta dan seterusnya.

Karena kecurangan Pilpres secara TSM, maka pasangan Prabowo – Hatta kehilangan lebih dari 5 juta suara di seluruh Indonesia. Seharusnya, perolehan suara Prabowo – Hatta yang benar adalah sebanyak 67.139.153 (50,26%) dan Jokowi – JK 66.435.124 (49,74%).

Pilpres 2014 memang bersejarah. Ini kali pertama kita menentukan pilihan di antara dua pasangan capres-cawapres yang berhadapan terbuka. Head to head antara Prabowo Subianto – Hatta Rajasa dengan Joko Widodo – Jusuf Kalla telah membuat polarisasi kekuatan politik. Perbedaan pilihan telah membelah hampir semua lini, mulai dari pemerintahan, partai politik, ormas, media massa, sampai keluarga.

Permohonan Prabowo – Hatta ke MK tak lain untuk mencari keadilan. Keadilan terhadap suara rakyat sesungguhnya yang kami yakini telah dibajak secara TSM oleh penyelenggara pemilu bekerja sama dengan pihak lain. Kami tak ingin Presiden RI terpilih adalah hasil rekayasa kecurangan, akrobat IT, atau intervensi asing. Presiden semacam itu pasti akan mengabdi pada komplotannya dan mengorbankan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara.

Pilpres 2014 jangan sampai menjadi sarana pengkhianatan demokrasi. Karena pemerintahan yang lahir dari pengkhianatan suara rakyat akan berdampak pada seluruh legitimasinya, dan tak akan punya legitimasi kuat memimpin rakyat.

Share:

Leave a reply