JAKARTA – berdemokrasi.com: Penolakan terdadap Perppu pembubaran Ormas kembali disampaikan. Kali ini, warga yang menamakan diri Tokoh Muslimah Peduli Bangsa menyampaikan aspirasi penolakan kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Kamis (5/10/2017). “Karena Perppu ini melegitimasi rezim diktator yang represif dan sewenang-wenang,” kata Eni perwakilan dari Tokoh Muslimah Peduli Bangsa.

Tokoh lain yakni Nuraini,  menyatakan bahwa bila Perppu ini diberlakukan jadi undang-undang, maka dakwah Islam terhambat dan mengalami tantangan. Sebab dengan menyampaikan ajaran Islam, bisa saja dianggap melawan  pemerintah atau disebut anti Pancasila.

Sementara Fadli Zon menyatakan bahwa sikap dirinya dan Partai Gerindra jelas menolak Perppu pembubaran Ormas ini. “Namun sebagai pimpinan DPR, ada prosedur yang harus diikuti,” kata Fadli. Posisi Perppu, kata Fadli, saat ini sudah berada di Komisi II untuk finalisasi. Di Komisi II banyak tokoh diundang, termasuk dari Ormas Islam. “Nanti aspirasi ini akan sampaikan ke Panja,” katanya.

Saat di Paripurna untuk mengambil keputusan, sangat ditentukan oleh sikap partai politik. “Sejauh ini posisi yang mendukung menerima Perppu lebih besar. Tapi kami akan berusaha menolak karena Perppu bertentangan dengan UUD 1945, yakni hak untuk berserikat dan berkumpul,” katanya.