Gelora

PERJUANGAN DI LEGISLATIF

fadli zon41

Rabu, 1 Oktober 2014, para anggota DPR-RI terpilih periode 2014-2019 resmi dilantik sebagai wakil rakyat. Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari 6 partai politik menjadi bagian penting dalam konfigurasi parlemen kini. Usai dilantik, DPR langsung menyelenggarakan serangkaian rapat-rapat dan Sidang Paripurna DPR-RI dalam memilih Ketua dan Wakil Ketua DPR-RI.

Setelah melalui sidang yang panas, pada Subuh 2 Oktober 2014, KMP akhirnya memenangkan pimpinan DPR. Pemilihan pimpinan DPR dilakukan dalam sidang paripurna dengan sistem paket dan terbuka. Setya Novanto (Partai Golkar) dipercaya sebagai Ketua. Sedangkan Wakil Ketua terdiri dari Agus Hermanto (Partai Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), Fahri Hamzah (PKS), dan saya sendiri, Fadli Zon, dari Partai Gerindra.

Selain memegang pimpinan DPR, pada 8 Oktober 2014 pukul 04.25 WIB, kader-kader KMP juga diberi amanah menjadi pimpinan MPR RI. Proses pemilihan pimpinan MPR dilakukan melalui voting tertutup dengan sistem paket. Zulkifli Hasan (PAN) sebagai Ketua MPR. Sedangkan Mahyudin (Partai Golkar), EE Mangindaan (Partai Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta Odang (DPD) menjabat Wakil Ketua.

Kini, para kader Koalisi Merah Putih di parlemen, baik sebagai anggota maupun pimpinan, harus membuktikan kinerja melayani rakyat. Sebagai pimpinan DPR dan MPR, kader KMP bertekad mewujudkan lembaga parlemen yang modern, bermartabat, bersih, dan peduli. Tak boleh ada lagi kesan parlemen sebagai lembaga sarang korupsi.

KMP terbukti sejauh ini solid dan tangguh. Sebagai anggota dewan, para kader KMP mempunyai sejumlah fungsi, yaitu legislasi, budjeting, dan pengawasan.

Dalam hal legislasi, KMP akan mewujudkan Undang-Undang yang pro terhadap rakyat, sekaligus mengoreksi sejumlah UU yang bertentangan dengan konstitusi atau kepentingan nasional. KMP di parlemen akan berusaha merevisi sekitar 122 Undang-Undang, diantaranya UU Migas, Minerba, Perbankan, dan Telekomunikasi agar lebih pro kepentingan nasional.

Untuk fungsi budjeting, KMP akan membuat sistem anggaran yang berpihak kepada rakyat kecil. Misalnya, meningkatkan anggaran sejumlah kementerian prioritas yang bersentuhan dengan rakyat luas, seperti Kementerian Pertanian, Koperasi & UMKM, maupun Kementerian Kesehatan. Lalu efesiensi penggunaan APBN dan tak memotong subsidi untuk rakyat.

Sedangkan dalam fungsi pengawasan, KMP akan mengawasi setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Jika menguntungkan rakyat, Koalisi Merah Putih tak ragu memberi dukungan. Namun jika kebijakan itu merugikan kepentingan nasional atau kepentingan rakyat, KMP tak segan menolaknya.

Kami menyadari, amanah besar yang diberikan rakyat kepada anggota dan pimpinan DPR RI harus dibayar dengan kinerja berbasis kualitas. Para kader tak hanya dituntut kerja keras, namun juga harus bekerja cerdas, cermat, dan tepat.

Mudah-mudahan KMP di DPR RI dapat memberi warna parlemen yang modern, substantif dan mengawal kepentingan bangsa ke depan.

Share:

Leave a reply