JAKARTA-berdemokrasi.com: Pemerintah melalui PLN berencana mengakuisi anak usaha PT Pertamina (persero) bidang panas bumi, PT. Pertamina Goethermal Energy (PGE).

Namun, rencana ini dipertanyakan oleh anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra Harry Poernomo. Soalnya, melihat rekam jejak PLN dalam bisnis panas bumi yang kurang sukses.

“Bila bila tetap dipaksakan bisa saja merugikan,” ujar Harry. Soalnya, PLN pernah mengelola panas bumi melalui PT Geo Dipa. Namun, pengelolaan perusahaan listrik negara itu buruk. “Karena gagal akhirnya diambilalih Kementerian Keuangan. Toh sampai sekarang tidak membaik,” kata Harry di Jakarta, Rabu (24/8/2016)

Pemerintah memilik target, hingga di 2025 nanti kapasitas setrum dari panas bumi bisa mencapai 7.000 mega watt (MW). Saat ini kapasitas listrik dari panas bumi sebesar 1.493,5 MW. Itu artinya masih ada kekurangan sebesar 5.500 MW guna mencapai target di tahun 2025.

Jika tujuannya adalah sinergi, konsep akuisisi itu sesungguhnya tidak sepenuhnya salah. Namun, pemerintah perlu melakukan kajian dan melihat rekam jejak PLN dalam mengelola panas bumi di dalam negeri. “Secara konseptual akan lebih baik karena memutus kesulitan koordinasi atau sinergi antara Pertamina dengan PLN,” kata Harry.

Tapi, “Dengan melihat kemampuan pendanaan dan sumber daya manusia (SDM) PLN, menjadi tanya besar jika pemerintah menugaskan untuk mengakuisisi PGE,” kata Harry.