JAKARTA-berdemokrasi.com: Pengambilan keputusan RUU Pemilu akan dilakukan di paripurna DPR hari ini, Kamis (20/7/2017). Koalisi pendukung pemerintah masih bersikukuh dengan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20% kursi atau 25% suara sah nasional.

Menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, ambang batas pencalonan presiden sudah seharusnya dihapuskan dalam konsep pemilu serentak. Alasannya, tidak ada basis angka hasil pemilu legislatif yang bisa dijadikan dasar untuk prasyarat pencalonan presiden, karena pemilunya dilaksanakan secara serentak.

“Ambang batas pencalonan presiden ini juga berpotensi akan menyulitkan Presiden Jokowi sendiri jika nanti mencalonkan diri kembali menjadi presiden periode 2019-2024. Presiden Jokowi harus berusaha untuk mengumpulkan dukungan politik sebesar 20% kursi atau 25% suara sah nasional,” kata Titi.

Sementara, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Presiden Jokowi akan dengan mudah mengumpulkan syarat dukungan pencalonan presiden senilai 20% kursi parlemen atau 25% suara sah pemilu nasional.

Sebagaimana Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Pemilu 2019 akan dilaksanakan secara serentak, di mana Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD akan dilaksanakan di waktu yang bersamaan.

Hal ini juga kemudian yang membawa ketentuan ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin hak setiap partai politik peserta pemilu bisa mengajukan pasangan calon presiden.