JAKARTA-berdemokrasi.com: Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri, menyampaikan bahwa belum mengetahui lebih jelas aliran dana calon jemaah First Travel.

Setyo mengatakan, informasi tersebut ada di pihak penyidik yang ia ketahui First Travel telah menyalahi aturan dari Kementerian Agama tentang biaya perjalanan Umroh.

“Itu (aliran dana) masih didalami oleh penyidik yang kami tahu First Travel sudah menyalahi aturan kementerian agama dengan menawarkan promo sebesar Rp14 juta padahal aturannya minimun itu biaya sebesar Rp19 juta kan selisihnya sangat jauh,” papar Setyo di Jakarta, Minggu (20/8/2017).

Setyo menambahkan, hingga kini polisi sudah menangkap tiga orang dari pihak First Travel, dan diduga masih ada sekitar Rp700 milyar lagi uang jamaah yang disimpan.

“Sudah diamankan tiga orang, suami istri pemilik First Travel dan satu adiknya yang menjabat sebagai direktur keuangan First Travel. Direktur keuangan ini posisinya sangat menentukan karena dia yang menerima setoran para jemaah, terkait kemana dibisniskan dibisniskan lagi atau gak itu tergantung penyidik yang pasti kita harus hati-hati mengungkap kasus ini,” tutur Setyo.

Sebelumnya polisi menyebut PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel gagal mengelola keuangan menyelenggarakan bisnis perjalanan ibadah umrah.

Berdasarkan pemeriksaan sementara terhadap pasangan suami-istri pemilik perusahaan tersebut, Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari, diketahui bahwa First Travel menerapkan sistem subsidi silang pada tiga paket perjalanan umrah yang mereka tawarkan. Ongkos umrah kategori VIP (kelas premium) atau reguler (kelas menengah) dipakai untuk menutupi sebagian ongkos kategori promo yang memang murah.

Ongkos umrah kategori promo senilai Rp14,5 juta, sedangkan kategori reguler Rp22 juta sampai Rp25 juta, dan VIP Rp54 juta. Dalam praktiknya, ongkos untuk kategori VIP dipakai untuk menyubsidi paket promo.

Dalam kasus tersebut, Andika dan Anniesa, yang dijerat lebih dulu, disangka melanggar Pasal 55 juncto Pasal 378 (penipuan) dan 372 (penggelapan) KUHP serta UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE. Tersangka juga bakal dijerat pasal tindak pidana pencucian uang